Project STOP tampil di Mongabay

BALI, Indonesia - Ombak tengah bergulung di atas pasir vulkanik hitam di Sogsogan, sebuah pantai di Bali bagian selatan. Dari kejauhan terlihat para peselancar bersiap untuk menguasai gelombang. Bali telah lama menjadi tujuan surga tropis, tetapi ombak, pantai yang panjang, pohon-pohon palem dan gaya hidup pesta yang terkait dengan pulau itu dibayangi oleh pengganggu yang mengancam tempat indah tersebut.

Botol-botol plastik, wadah sekali pakai dan sedotan plastik tersebar di sepanjang pantai.

"Saya mendayung diantara sampah ketika saya berada di papan seluncur, dan di darat juga ada tumpukan sampah," kata turis Prancis Lula Marie Seureolu, pengunjung tetap Bali sejak ia masih kecil.

Terkadang ia pergi ke pantai hanya untuk mengikuti kegiatan membersihkan pantai.

"Plastik ada di mana-mana," ujarnya.

Permasalahan semakin memuncak selama musim hujan antara Desember dan Februari, ketika sungai-sungai menguap dengan limbah yang terbawa hingga ke muara dan lautan. Bali dan pulau-pulau lainnya di Indonesia kekurangan instalasi pembuangan limbah dan sistem pengumpulan sampah yang berarti bahwa setengah dari sampah yang dihasilkan pada akhirnya mencemari tanah, saluran air dan laut. Indonesia sendiri merupakan adalah pencemar plastik laut terbesar kedua di dunia, setelah Cina.

'Masalah tidak akan selesai dengan menyalahkan orang lain'

Meskipun prospeknya terlihat kurang baik, ada beberapa perubahan positif yang terjadi baru-baru ini. Kelompok masyarakat sipil dan sektor swasta berada di garis terdepan. Sejumlah organisasi mengadakan kegiatan pembersihan pantai setiap hariEfeknya hanya sementara, karena gelombang selanjutnya akan membawa lebih banyak sampah plastik. Solusi jangka panjang apa pun akan membutuhkan keterlibatan yang lebih besar dari pemerintah, dan itulah yang coba didapatkan oleh dua bersaudara, Melati dan Isabel Wijsen.

Terinspirasi dari pelajaran di sekolah tujuh tahun lalu ketika mereka berusia 12 dan 10 tahun, mereka memulai organisasi Bye Bye Plastic Bags, yang kemudian tumbuh menjadi gerakan global dengan mayoritas remaja yang tidak hanya menolak penggunaan tas plastik, namun juga memulai sejumlah proyek lingkungan.

Pemerintah Bali perlu mengambil tindakan yang diperlukan untuk menarik perhatian di sektor industri pariwisata yang sangat penting di pulau itu. Turis-turis yang datang ke Bali untuk melihat keindahan lautan dan beragam ikan malah bertemu banyaknya sampah plastik — dan mengunggah foto-foto pantai yang kotor di media sosial. Larangan penggunaan kantong plastik, wadah Styrofoam dan sedotan plastik sekali pakai, telah efektif diterapkan sejak Juli 2019.

"Bersama-sama, kami ingin membuat perubahan," ujar Isabel Wijsen, sekarang berusia 17 tahun. "Ini semua tentang merubah perilaku masyarakat, untuk berpikir diluar kotak."

Pemikiran tersebut menyebar ke wilayah lainnya diluar Bali. Sejak tahun 2013, jaringan Bye Bye Plastic Bags telah berkembang ke 29 negara. Melati dan Isabel menjadi motivator yang dikenal dan mereka berniat untuk terus menginspirasi generasi muda di seluruh dunia.

"Kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah dengan saling menyalahkan," ujar Isabel. "Kita harus melakukannya dengan perlahan, langkah demi langkah untuk membawa perubahan."

Kurang dari setengah sampah yang dihasilkan di Bali dibuang dengan benar - baik didaur ulang atau dikirim ke tempat pembuangan sampah - sementara sisanya dibakar atau dibuang di alam. Ini menghasilkan 33.000 ton sampah plastik yang memasuki lautan setiap tahunnya.

As the numbers of tourists has steadily grown (up 10% in 2018 from the previous year), so has the amount of trash; tourists produce 3.5 times the waste of locals, accounting for 13% of the total trash output. The government is trying to find a balance between increasing visitor numbers and combating the contamination. It recently entered into a collaboration with The Bali Partnership, an organization that supports President Joko Widodo’s national initiative to reduce ocean plastic waste by 70 percent by 2025.

Dalam jajak pendapat terbaru menunjukkan bahwa penduduk Bali siap untuk berubah. Mayoritas penduduk ingin mendaur ulang dan mengurangi limbah mereka.

Lebih dari 400 organisasi kebudayaan dan keagamaan, sektor swasta dan pemerintah daerah akan bekerjasama di 15 lokasi prioritas di Bali, yang memiliki kekurangan dalam manajemen pembuangan sampah. Target 5 tahun kedepan adalah mencegah setengah dari 33.000 ton sampah plastik mencemari lautan.

Tantangan dalam pengelolaan sampah

Indonesia, negara G20 merupakan rumah bagi lebih dari 260 juta penduduk, sedang berkembang pesat, baik dalam hal populasi maupun ekonominya. Infrastruktur pengelolaan limbahnya gagal mengimbangi perkembangan tersebut, dengan hanya 39% limbah yang dikumpulkan untuk diproses, didaur ulang, atau dibuang di tempat pembuangan sampah.

Hasilnya adalah 40 juta ton limbah dibakar - dan melepaskan dioksin, logam berat, dan gas rumah kaca - atau dibuang langsung di alam - mencemari tanah, air tanah, sungai, dan laut - setiap tahun.

Faktor dalam masalah pembuangan limbah adalah desentralisasi sistem manajemen. Di Indonesia, masyarakat pada umumnya bertanggung jawab untuk mengumpulkan sampah dari tiap rumah tangga dan mengirimkannya ke tempat pemindahan lokal atau tempat pembuangan sementara. Agen pengumpulan sampah yang disediakan oleh pemerintah daerah biasanya hanya bertanggung jawab untuk mengumpulkan sampah di truk yang lebih besar dari jalan raya utama, pasar dan fasilitas umum lainnya, dan mengangkutnya ke tempat pembuangan sampah khusus. Negara-negara lain di kawasan ini, seperti Malaysia dan Filipina, memiliki sistem pengumpulan sampah terpusat yang berfungsi lebih baik dalam hal pengumpulan dan pemilahan sampah.

"Terdapat lebih dari 80.000 desa di penjuru Indonesia," ujar Joi Danielson, Program Direktur untuk Sampah Laut di SYSTEMIQ, sebuah organisasi pendiri Kemitraan Bali (Bali Partnership). “Mengharapkan masing-masing daerah untuk memiliki kemampuan teknis, minat, dan pendanaan yang tersedia dalam rangka mengatur dan mengoperasikan sistem pengumpulan sampah dinilai belum berhasil, serta bukan termasuk pendekatan yang efisien secara operasional.

"Bahkan ketika ada seorang kepada desa yang bersedia untuk bekerja dengan keterbatasan tersebut, pemilihan politik cukup mengguncang keberlangsungan sistem persampahan yang sudah dibangun," ia menambahkan. "Untuk membuang dan membakar sampah tidak ada biaya."

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Bali mulai membangun fasilitas daur ulang sampah. Di Kabupaten Jembrana yang terdapat di wilayah barat Bali dan merupakan salah satu daerah terdampak sampah plastik, jumlah fasilitas tersebut diharapkan dapat terealisasi melalui Project STOP, salah satu dari banyak proyek lainnya yang bertujuan mengurangi sampah plastik di 15 wilayah yang diprioritaskan di Bali. Administrator proyek berencana untuk bekerja dengan pemerintah lokal dan nasional untuk memberikan opsi pengomposan sampah organik di tingkat masyarakat / rumah dan pada skala besar di lokasi pembuangan limbah terintegrasi, yang dikenal sebagai TPST. Di bawah Project STOP, mereka juga akan membangun TPST untuk memilah limbah anorganik dan mengirimkannya untuk didaur ulang. Proyek ini bertujuan untuk membangun pengumpulan limbah 100% untuk semua rumah tangga dan bisnis di Jembrana dan menciptakan model bisnis berkelanjutan yang pada akhirnya dipimpin oleh masyarakat. Ini tidak hanya akan membantu dalam pengelolaan limbah di tingkat lokal, tetapi juga diharapkan akan menciptakan lapangan kerja di sektor limbah.

Melibatkan kaum muda

Sementara Kemitraan Bali berupaya untuk menangani limbah yang ada, program tersebut juga berupaya untuk mencegah keluaran limbah di masa mendatang. Salah satu caranya adalah melakukan upaya sosialisasi ke sekolah-sekolah lokal untuk mendidik anak-anak terkait ilmu lingkungan. Salah satunya di Sekolah Taman Tirta. Di sana, siswa diajarkan tentang pentingnya menghindari penggunaan plastik dan bagaimana mendaur ulang sampah. Sekolah tersebut memiliki lokasi daur ulang sampah, di mana sampah organik di buat menjadi pupuk kompos untuk digunakan menanam pohon pisang. Para siswa juga membawa pesan "nol plastik" ke rumah.

"Saya memberi tahu ibu saya untuk tidak menggunakan plastik, dan kami telah memulai untuk mendaur ulang sampah plastik di rumah," ujar Agung Mahagangga, 12 tahun.

Jika Indonesia ingin mengelola limbahnya dengan lebih baik dan mencapai tujuannya untuk mengurangi keluaran plastik ke lautan sebesar 70% selama lima tahun ke depan, negara ini harus secara ekstensif melacak pengumpulan limbahnya, menurut Gede Hendrawan, seorang pakar plastik kelautan dan ilmu kelautan di Universitas Udayana Bali.

"Ini adalah target ambisius dari pemerintah - dan kami perlu mendukungnya untuk mempercepat rehabilitasi sumber daya laut," katanya. “Setiap provinsi dan kabupaten di Indonesia harus memiliki data dasar terkait dengan timbulan sampah, pengelolaan sampah yang tidak tepat, dan plastik yang mencemari lautan.”

Sangat penting untuk mempunyai data dasar dalam menentukan target pengurangan sampah yang terukur, ujarnya.

"Tanpa adanya basis data, kita tidak dapat mengetahui upaya dan capaian yang sudah ada sebelumnya," kata Hendrawan. "Kemudian angka-angka tersebut hanya akan menjadi laporan semata, bukan capaian sesungguhnya."

Dalam konteks di Bali, ini berarti membangun lebih banyak bank sampah di mana sampah dipilah, serta menyediakan fasilitas pengomposan, yang akan mengurangi jumlah total sampah menuju ke 10 tempat pembuangan sampah di pulau tersebut. Penegakan hukum yang lebih ketat juga perlu dilakukan untuk mengatasi pembuangan sampah, dan sungai-sungai harus dibersihkan.

“Pemasangan perangkap sampah di sungai juga akan membantu mengurangi limbah yang dibuang ke laut. Tapi kita tidak hanya membutuhkan hal tersebut di hilir, tetapi juga beberapa perangkap sampah di sepanjang sungai, seperti di setiap perbatasan desa,” kata Hendrawan.

Ia menyambut baik larangan penggunaan kantong plastik, tetapi mengingatkan bahwa itu tidak akan cukup tanpa pengelolaan limbah yang tepat: "Pemerintah perlu membangun [sistem] pengelolaan limbah yang baik sesegera mungkin." Tanpa itu, katanya, "melarang penggunaan plastik sekali pakai tidak akan menyelesaikan masalah utama."

Danielson mengungkapkan bahwa informasi tersedia bagi para pangampu kebijakan untuk beraksi; di mana pemerintah dapat mengimplementasikan target yang sudah ditentukan, termasuk melakukan uji coba untuk menggunakan peran pemerintah dalam menghilangkan kendala struktural dalam sistem pengelolaan sampah saat ini. Ia menambahkan bahwa memberdayakan proyek seperti STOP adalah alat penting untuk mencapai tujuan nasional dalam penanganan serta pengurangan sampah plastik di laut.

“Pengumpulan sampah yang terpusat akan secara dramatis meningkatkan laju program pengumpulan limbah dan memberikan manfaat jangka panjang,” ujarnya.

—

Artikel asli: https://news.mongabay.com/2020/02/in-bali-young-people-lead-the-fight-as-a-plastic-plague-threatens-paradise/